Bogor, internewstoday.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat pembangunan di wilayah perbatasan. Langkah ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Hal itu disampaikan Mendagri pada Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025 di Hotel Aston Sentul Lake, Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/11/2025).
“Kita ketahui bahwa masalah perbatasan ini menjadi atensi dari pimpinan negara, dari awal pimpinan negara, Presiden, sampai ke Bapak Presiden kita yang sekarang, Pak Prabowo,” jelas Mendagri.
Presiden Prabowo Subianto, lanjutnya, menempatkan penguatan sistem pertahanan serta pembangunan dari daerah pinggiran sebagai salah satu prioritas nasional. “Membangun dari desa dan dari bawah, untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pembangun dari pinggiran, bahasanya seperti itu, pinggiran ini dua, satu adalah di perbatasan, dua adalah desa,” ujar Mendagri.
Ia menjelaskan bahwa wilayah perbatasan memiliki peran strategis baik dari sisi ekonomi maupun pertahanan. Mendagri menyoroti banyaknya potensi ekonomi di kawasan perbatasan yang belum dimanfaatkan secara optimal. “Paling tidak ada dimensi ekonomi, ada dimensi keamanan di sana. Dimensi ekonomi, di daerah-daerah perbatasan ini juga banyak yang berpotensial,” jelasnya.
Mendagri menekankan perlunya pemanfaatan posisi geografis Indonesia yang berada di jalur strategis perdagangan internasional, seperti Selat Malaka. Ia mencontohkan bagaimana negara lain seperti Singapura dan Malaysia telah lebih dulu mengoptimalkan kawasan tersebut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
Ia menegaskan, Indonesia harus mulai memanfaatkan keunggulan geografis tersebut dengan membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang terhubung dengan jalur logistik internasional. “Nah, itu Malaysia sudah membuat bangun tujuh [KEK]. Dia bangun di sepanjang dari semenanjung Malaya yang dari negara bagian utara sampai dengan Johor,” jelasnya.
Selain potensi ekonomi, Mendagri menekankan pentingnya menjadikan masyarakat perbatasan sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara melalui peningkatan kesejahteraan. Menurutnya, kesejahteraan masyarakat memiliki peran besar dalam memperkuat nasionalisme. Dengan demikian, upaya menjaga pertahanan di daerah perbatasan tidak selalu harus mengandalkan kekuatan militer.
“Itulah buffer zone sistem pertahanan kita untuk menjaga daerah agar tidak dipenetrasi oleh pihak-pihak lain,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Mendagri juga memaparkan tiga tugas besar BNPP, yaitu penyelesaian sengketa batas, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan pembangunan kawasan perbatasan. Terkait PLBN, Mendagri menyebutkan saat ini sudah ada 15 PLBN yang beroperasi dan 11 lainnya sedang dipersiapkan. “Belum memadai [jumlahnya] tapi kita tetap membuatnya bertambah terus secara bertahap,” ujarnya.
Mendagri meminta kepala daerah untuk menginventarisasi kebutuhan pembangunan di kecamatan perbatasan dan mengajukannya kepada BNPP. Usulan tersebut akan dikaji bersama kementerian/lembaga terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kemampuan anggaran nasional. Ia menyadari bahwa kapasitas fiskal daerah perbatasan sangat terbatas sehingga membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
“Kita menggunakan metode bottom up, jadi silakan untuk mengajukan misalnya perlu dermaga, perlu cold storage, perlu misalnya apa namanya itu di Kalimantan membuka jalan yang masih terputus,” ujarnya.
Di sisi lain, Mendagri mengajak seluruh pihak memperkuat koordinasi untuk memastikan pembangunan perbatasan berjalan sesuai target. “Kami yakin kalau seandainya ini bisa dikerjakan seperti konsep itu, perbatasan kita akan masyarakatnya akan lebih sejahtera, lebih baik, tidak merasa terpinggirkan, bukan warga negara kelas dua, dan ada pemerataan keadilan,” pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Djamari Chaniago selaku Ketua Pengarah BNPP mengamini bahwa tugas BNPP perlu didukung banyak pihak. Ia mengajak seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah (Pemda), dan pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi.
“Setiap kementerian dan lembaga harus menyiapkan program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, dengan berpedoman pada arah kebijakan yang akan ditetapkan dalam rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang saat ini sedang dalam penyusunan prosesnya oleh BNPP,” tegasnya.
Turut hadir dalam Rakor tersebut Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman, sejumlah gubernur dan bupati/wali kota, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta pejabat terkait lainnya. Rakorendal 2025 ini menjadi momentum penting dalam menyusun arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan yang sejalan dengan visi pembangunan nasional 2025–2029. (hdr/Puskem).
