Jakarta, internewstoday.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta para penjabat (Pj.) kepala daerah mampu membangun hubungan harmonis dengan berbagai pihak, termasuk otoritas di atasnya. Upaya ini penting dilakukan Pj. kepala daerah agar bisa menjadi seorang pemimpin yang kuat.
Menurutnya, pemimpin yang kuat perlu ditopang oleh tiga aspek, yakni memiliki legitimasi yang kuat, ditunjang oleh staf yang kuat, serta mendapat kepercayaan dan kepuasan publik yang baik. Ketiga aspek tersebut perlu dimiliki oleh seorang Pj. kepala daerah.
Dia menjelaskan, Pj. kepala daerah telah memiliki legitimasi yang kuat karena penunjukannya berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) untuk Pj. gubernur dan Surat Keputusan Mendagri bagi Pj. bupati/wali kota. Meski begitu, Mendagri menekankan, Pj. kepala daerah agar tetap membangun komunikasi yang baik, termasuk dengan Presiden maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Guna menjadi pemimpin yang kuat, lanjut Mendagri, Pj. kepala daerah juga perlu menjalin hubungan yang baik dengan jajarannya melalui berbagai upaya, baik dengan kegiatan formal maupun informal.
“Ini akan membuat supporting yang kuat, staf yang kuat mendukung, loyal, tapi untuk bisa memberikan loyal tidak harus (melalui) hubungan formal, informal lebih penting, sentuhan personal pribadi, (itu) penting,” ujar Mendagri pada Rapat Koordinasi Penjabat Kepala Daerah.
Dalam Rangka Menjamin Peningkatan Kesinambungan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik serta Implementasi Kebijakan Strategis Nasional di Daerah, di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Pada Jumat, (09/06/2023).
Lebih lanjut, Mendagri menekankan, untuk menjadi pemimpin yang kuat Pj. kepala daerah perlu mendapat dukungan dari masyarakat.
Hal ini misalnya dengan kerap melakukan blusukan untuk mengetahui persoalan di lapangan. Pj. kepala daerah didorong agar jangan menjadi pemimpin yang hanya sibuk di kantor.
Mendagri menyebutkan sosok Presiden Jokowi yang dapat menjadi contoh bagi para Pj. kepala daerah. Menurutnya, Presiden Jokowi kerap melakukan blusukan untuk mengetahui persoalan di masyarakat.
“Rekan-rekan yang jadi Pj. ini yang ditunjuk oleh beliau (Presiden Jokowi) tiru bergerak datang ke daerah, jangan menghindar dari masyarakat yang menyampaikan keluhan,” ujarnya.
Untuk mendapat dukungan publik, Mendagri juga meminta Pj. kepala daerah dapat menyusun program yang betul-betul menyentuh masyarakat. Hal itu misalnya dengan mengoptimalkan keberadaan mal pelayanan publik. (HR/Puskem).
Puspen Kemendagri
