Bogor, Internewstoday.com – Anggaran penanganan kemiskinan di sejumlah kementerian/lembaga terbuang sia-sia hanya untuk kegiatan rapat hingga studi banding. Sebelumnya disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB Marwan Dasopang, Pada Sabtu (28/01/2023) lalu.
Marwan mengungkapkan, selama ini belanja sosial memang belum mencerminkan percepatan mengangkat status masyarakat miskin menjadi hidup lebih layak dan bisa melakukan aktivitas produktif untuk menutupi kebutuhan.
“Belanja sosial kita itu memang belum bisa mendongkrak masyarakat kita dari miskin, menjadi hidup lebih layak, masih terkesan kita memelihara orang miskin,” kata Marwan.
Kondisi itu, menurut Marwan, ditambah dengan kementerian/lembaga yang sibuk rapat dengan menghabiskan anggaran besar. Menurutnya, anggaran besar itu lebih baik diberikan kepada masyarakat untuk membantu permodalan, ucap Warman pada kutipan liputan6.com (27/01/23) lalu.
Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Bogor Raya, Rohmat Selamat, SH, M.Kn, mengatakan, tidak seharusnya uang rakyat, yang diperuntukkan bagi pengentasan kemiskinan, digunakan hanya untuk hal-hal yang tidak membawa manfaat untuk rakyat.
“ Penggunaan anggaran kemiskinan yang jumlahnya mencapai 500 Triliun, harusnya benar-benar dimanfaarkan untuk mengentaskan kemiskinan. Anggaran tersebut bisa diberikan kepada si miskin untuk hal-hal yang produktif seperti usaha kecil,” kata Rohmat melalui keterangan di Jakarta, Pada Kamis (02/02/23).
Menurut Rohmat, anggaran kemiskinan, merupakan anggaran yang digunakan untuk mengurangi kemiskinan termasuk didalamnya kegiatan membantu masyarakat berpenghasilan rendah, penanggulangan kemiskinan, dan pencegahan kemiskinan, penggunaannya harus tepat sasaran.
“ Penggunaan anggaran kemiskinan harus tepat sasaran. Masih banyak jutaan rakyat miskin di republik ini,” ungkap dia
Rohmat menyoroti, penggunaan anggaran selama ini di kementerian/lembaga, orientasinya hanya sekedar penyerapan.
Harusnya, kata Rohmat, perencanaan harus berorientasi pada manfaat yang akan dihasilkan dari perencanaan itu.
“ Selama ini, di kementerian/lembaga, yang penting anggarannya terserap habis. Bukan pada manfaat yang akan dihasilkan oleh sebuah perencanaan itu. Ini uang rakyat, yang harus dipertanggung jawabkan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (hdr/Humas PWRI).
