Sumbawa Barat, Internewstoday.com -Forum Analisis Kebijakan untuk Rakyat Republik Indonesia (FAKTA RI) mendesak pihak Istana untuk melakukan investigasi dan klarifikasi langsung ke NTB, menyusul polemik Koperasi Serba Usaha (KSU) Rinjani, yang mengatas namakan relawan Presiden Jokowi Dodo.
“Ada koperasi menjanjikan program yang diduga fiktif lantas mengatas namakan bantuan Presiden Jokowi Dodo. Sekitar 24.000 warga NTB direkrut dan di imingi bantuan tiga ekor sapi dan uang Rp 100 juta. Ini meresahkan warga NTB,” kata ketua FAKTA RI NTB, Muhanan, SH kepada Pers, Rabu hari ini.
Dengan aktifitas koperasi ini yang begitu masif hampir diseluruh kabupaten kota, menurut Muhanan, justru bisa memicu profokasi dan rusaknya citra istana. Bantuan mengatas namakan Presiden membuat nama baik Presiden tercoreng.
Muhanan menegaskan, Istana sebaiknya segera memerintahkan Kapolri melalui Polda NTB dan Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki melakukan cek dan penegakkan hukum atas dugaan penipuan puluhan ribu warga di NTB yang terlah terlanjur terdaftar atas nama KSU Rinjani.
“Pak Jokowi sebaiknya langsung memerintahkan steakholder dibawah untuk menangani masalah KSU Rinjani ini. Kita tidak ingin masalah ini terus menjadi liar yang berujung fitnah terhadap presiden Jokowi dan pemerintah di NTB,” tandasnya.
Sebelumnya, sejumlah beredar vedeo wawancara Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki. Teten terlihat memberi keterangan kepada wartawan seputar investigasi pihaknya atas sejumlah koperasi yang gagal dan bermasalah, termasuk di NTB.
Teten dalam vedeo tersebut menegaskan kembali tidak adanya program PEN yang diluncurkan pemerintah Jokowi berupa tiga ekor sapi dan uang Rp 100 juta dengan tanpa jaminan. Yang ada menurut Teten, subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga 3 persen sampai Juni 2022. Serta hibah modal UMKM.
Sebelumnya, KSU Rinjani mengedarkan blanko syarat pendapatan program PEN dari Presiden Jokowi Dodo. KSU ini bahkan menerangkan Bank BRI terlibat dalam penyaluran program tersebut. (Amr).
