Bogor, Internewstoday.com – Ketua Lsm Penjara Pn Deddy Karim Angkat bicara kalau sudah tidak sanggup KasatPol-PP Kabupaten Bogor, Agus Ridho mundur dari jabatannya, jika tidak sanggup tegakan Perda Nomor 4 Tahun 2015 Sesuai peraturannya di wilayah Kabupaten Bogor.
Dengan pembangunan tower tanpa izin pemkab Bogor sudah seharusnya menuntut ganti rugi. Karena pengusaha Tower sudah merugikan masyarakat dan negara. ’’Ada kerugian, karena PAD tidak masuk ke daerah.
Ketua Lsm Penjara Pn Deddy menjelaskan dari Laporan Pengaduan kami melalui surat – surat Lsm Penjara Pn ke Satpol PP Kabupaten Bogor terkait pembangunan tower tanpa izin sampai saat ini tidak ada tindakan penyegelan, padahal sudah menabrak Undang-Undang, kami menduga Satpol PP Kabupaten Bogor sudah menerima upeti dari Pengusaha Tower, disebut dengan koordinasi, kami menduga sudah ada kesepakatan dengan Pengusaha Tower, Hingga menabrak Undang -undang dan Perda Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015, Beber deddy.
“Saran saya, jika beliau tidak sanggup mengemban amanah sesuai jabatan lebih baik mundur saja, karena jabatan itu amanah untuk digunakan demi kepentingan publik,” jelas Deddy Pada Senin, (15/10/2021).
Lanjut, Deddy Sebelumnya, pembangunan Tower Telekomunikasi milik Inti Bangun Sejahtera (IBS), Tower Bersama Grup (TBG) sempat dilakukan penghentian Penyegelan oleh Satpol-PP Kabupaten Bogor, karena tidak memiliki izin IMB, Namun dalam beberapa minggu kemudian Tower IBS dan TBG di buka kembali Segel nya.
Emang sudah pada punya izin, Kami Mohon Satpol PP bisa memperlihatkan Izin nya Ke LSM PENJARA PN, Sesuai PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, Serta Undang – Undang KIP Nomor 14 Tahun 2018.
Dalam sepengetahuan kami pengurusan izin Pembangunan Tower Telekomunikasi itu tidak sebentar memakan waktu berbulan-bulan, Seharusnya sebelum melengkapi izin jangan ada kegiatan pembangunan tower, Lengkapi dulu izin nya baru melakukan Pembangunan, disini Satpol PP Kabupaten Bogor harus tegas dalam menegak kan perda, Ungkap Deddy.
“Dari hasil Investigas Lsm Penjara Pn banyak kami temukan di lapangan Setelah Satpol PP melakukan Penyegelan Pembangunn Tower selama beberapa hari, kami menduga ada perwakilan pengusaha Tower melakukan upaya pertemuan dengan pihak oknum Satpol PP Kabupaten Bogor sehingga Pembangunan kembali dilanjutkan, hanya berbekal koordinasi diduga oknum Satpol PP Kabupaten Bogor Terima upeti.”
Sementara Kepala Pol PP Agus Ridho saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, tidak memberikan tanggapan sama sekali (Bungkam).
Dalam permasalahan ini kami LSM PENJARA PN akan terus menyoroti Pembangunan tower di Kabupaten Bogor, begitu juga Tower yang sudah berdiri lama yang tidak memiliki izin kami akan laporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) di jakarat, Agar Laporan kami nanti menjadi Penyelidikan Aparat Penegak Hukum (APH) tegas Deddy Ketua Lsm Penjara Pn. (MTH).
