LSM PENJARA PN Akan Laporkan Pembangunan Menara Tower Ilegal di Kab Bogor ke Ombudsman

- Jurnalis

Kamis, 28 Oktober 2021 - 14:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bogor -internewstoday com. Ketua LSM (Pemantau kinerja Aparatur Negara Pembaharuan Nasional ) PENJARA PN, Deddy Mengatakan akan melaporkan kasus tower selular ilegal yang berdiri di Pemerintahan Kabupaten Bogor yang tak berizin, Oknum ASN yang terlibat dalam permainan ini akan dilaporkan ke Ombudsman Jakarta Raya. Jika dalam penelusuran kami ternyata ada oknum ASN Pemkab Bogor yang membekingi Izin tower jelas akan kami laporkan, ujar Deddy Ketua LSM PENJARA PN, Sabtu (28/10/2021).

Menurutnya tindakan itu merugikan negara. Modusnya, pemilik tower selular hanya memberi uang pelicin kepada oknum ANS atau Oknum Yang Membekingin pembangunan tower, yang jumlahnya jauh lebih murah dibanding kalau dia secara resmi Pengurusan Izin pendirian menara operator selular,” tambahnya. Dalam kasus ini patut diduga melibatkan instansi terkait seperti DPMPTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) termasuk Satpol PP,” kata Deddy

Baca Juga :  Polres Metro Jakbar Musnahkan Sabu dan Ganja Senilai Rp 409 Miliar, 7 Tersangka Diringkus

Menurutnya oknum menerima setoran dari pemilik tower ilegal merupakan tindak pidana korupsi. Ia mengakui, untuk menelisik kasus ini pihaknya telah membentuk tim, dan berharap DPMPTSP dapat bekerja sama mengungkapkan data dengan fair. “Karena DPMPTSP yang paling tahu jumlah tower yang berdiri di Pemkab Bogor secara ilegal. Menurut saya tower ilegal tak hanya sedikit di duga puluhan hingga ratusan berdiri tower tanpa izin IMB sehingga potensi kerugian negara mencapai puluhan miliar, ” kata Deddy

Baca Juga :  Manejemen Cibinong City Mall Bukber Bersama Anak Yatim Piatu dan Duafa

Aktivis LSM yang akrab disapa Deddy Karim ini mengaku akan melaporkan ke Ombudsman Jakarta Raya, keberadaan tower-tower ilegal ini juga mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD). “Kami mendapat Dukungan dan masukan dari DPRI RI KOMISI 3 misalnya izin yang di-acc cuma 100, tapi yang didirikan mencapai 300 menara yang tidak memiliki izin, paparnya (27/10/2021)

Kami LSM PENJARA PN memohon agar Laporan kami nanti menjadi bahan untuk tindaklanjuti di proses sesuai Hukum yang berlaku,Lsm Penjara Pn akan terus mengawal dan mencari pembangunan tower baru yang tak berizin akan kami laporkan tutup nya

(MTH,,Eka g)

Berita Terkait

Wamendagri Bima Tegaskan Retret Kepala Daerah Untuk Tingkatkan Kapasitas Kepemimpinan
Meski Kurang Fit, 19 Kepala Daerah Semangat Ikuti Retreat Pembekalan di Magelang
Forum Advokat dan Paralegal Muda Indonesia Sesalkan Insiden Contemp of Court di PN Jakarta Utara
Mentorbox.id Raih Penghargaan Indonesia Most Recommended Education Award 2025
MIO Indonesia Dukung Aksi Damai AMAN Dompu Perangi Narkoba
Presiden Prabowo Apresiasi Rakor Mingguan Pengendalian Inflasi Daerah, Minta Mendagri Teruskan
Deklarasi Kampung Bersih Narkoba di Rawa Sengon Kelapa Gading
Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Pentingnya Konsistensi Kepala Daerah Berinovasi
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 22 Februari 2025 - 14:36 WIB

Wamendagri Bima Tegaskan Retret Kepala Daerah Untuk Tingkatkan Kapasitas Kepemimpinan

Jumat, 21 Februari 2025 - 16:33 WIB

Meski Kurang Fit, 19 Kepala Daerah Semangat Ikuti Retreat Pembekalan di Magelang

Rabu, 19 Februari 2025 - 16:06 WIB

Forum Advokat dan Paralegal Muda Indonesia Sesalkan Insiden Contemp of Court di PN Jakarta Utara

Sabtu, 15 Februari 2025 - 17:51 WIB

Mentorbox.id Raih Penghargaan Indonesia Most Recommended Education Award 2025

Rabu, 8 Januari 2025 - 19:55 WIB

MIO Indonesia Dukung Aksi Damai AMAN Dompu Perangi Narkoba

Berita Terbaru