Jakarta, internewstoday.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melantik Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Makhruzi Rahman.
Pelantikan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 167/TPA Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan BNPP tanggal 24 November 2023. Dalam kesempatan itu, Mendagri menekankan tiga fokus penting.
“Jadi ada tiga tugas yang utama selalu saya sampaikan berulang-ulang. Fokus kepada tiga itu saja. Pertama adalah menjaga perbatasan kita agar garis batasnya itu jelas menjadi hak kita negara ini, NKRI, sehingga untuk menjaga ini menjaga garis batas kita nomor satu,” katanya pada pelantikan yang berlangsung di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri tersebut, Kamis (30/11/2023).
Dia mengungkapkan, untuk menjaga garis perbatasan perlu menyelesaikan perselisihan dan sengketa-sengketa dengan negara tetangga terhadap beberapa segmen wilayah yang dipermasalahkan. Mendagri menyebut, ada beberapa sengketa yang belum terselesaikan, seperti sengketa Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan, dan di segmen lain masih ada sengketa dengan Timor Leste. Untuk itu, garis batas perlu diperkuat lagi tandanya sehingga tidak hilang.
“Di Kalimantan Barat dan Utara itu banyak sekali patok-patok yang hilang yang tidak jelas. Ini juga harus kita clear-kan. Di antaranya mungkin dengan membangun jalan sepanjang perbatasan itu, idenya seperti itu. Bangun jalan sepanjang perbatasan dengan Malaysia, supaya juga kita menjadi garis batas kita,” ungkapnya.
Poin kedua, jelas Mendagri, tugas BNPP adalah mengelola Pos Lintas Batas Nasional (PLBN) yang menjadi pintu masuk dan keluar orang/barang. Dia menerangkan, PLBN diharapkan bisa mengurangi keluar/masuk orang dan barang melalui jalur ilegal atau jalur non-PLBN.
“Kemudian yang ketiga adalah ini yang paling berat dan ini tugas Bapak, yaitu untuk mengelola potensi kawasan perbatasan. Ini keinginan Bapak Presiden, supaya daerah perbatasan itu dibangun, sama seperti desa, desa dibangun dengan adanya anggaran desa yang besar,” terangnya.
Mendagri menambahkan, pembangunan kawasan perbatasan dilakukan dalam rangka memperkuat pemerataan pembangunan. Selain itu juga untuk menciptakan sentra ekonomi baru sehingga angka kemiskinan berkurang dan daerah perbatasan bisa berkembang maju.
“Nah itulah tugas utama dari Bapak nanti, tidak gampang, tapi ini akan menjadi tantangan baru. Saya tahu Bapak lama senang dengan alam, cocok ini mengurusi perbatasan-perbatasan seperti ini, datang ke pulau-pulau dan lain-lain, perbatasan hutan, dinikmatilah,” pungkasnya. (Red/Puskem).
