Sumbawa Barat, internewstoday.com –Masyarakat sipil di Sumbawa Barat meminta Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, memerintahkan jajarannya terutama pengawas Dirjen Perhubungan Laut (Hublah), melakukan audit investigasi. Terutama, dugaan monopoli dan bisnis gelap pejabat kementerian di Pelabuhan Bongkar muat, Benete, Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat.
“Ada laporan masyarakat soal kebocoran pajak dan bukan pajak dari penyewaan aset di pelabuhan itu. Ini harusnya di atensi. Belum lagi, beredar tuduhan perusahaan yang diduga milik oknum pejabat Kemenhub, justru bermain memenopoli bahkan memprioritaskan pengusaha keturunan,” kata, Gusti Lanang Medyar, pentolan Pemuda Pancasila (PP) dan tokoh muda Sumbawa Barat, kepada pers setempat, Pada Minggu (29/10/2023).
Ia meminta situasi di pelabuhan Benete, dimana akses utama bongkar muat proyek Smelter PT.Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), dapat jadi perhatian serius Kepolisian RI terutama Kementerian Perhubungan.
Aktifitas dugaan monopoli pengusaha keturunan dan bisnis gelap pejabat Kemenhub sudah bukan rahasia lagi. Kondisi ini bisa memicu konflik dan ancaman terhadap masa depan investasi di Sumbawa Barat. Sebab, lokal justru dikorbankan atau di marjinalkan dengan berbagai alasan.
“Saya juga minta kepada pengusaha keturunan ini untuk duduk bersama menyikapi meluasnya konflik antara pengusaha lokal dengan pengusaha keturunan,” terangnya.
Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Benete, merupakan adminsitratur pelabuhan dan lalulintas bongkar muat kapal. Pelabuhan Benete ini berstatus pelabuhan kelas II dibawah Dirjen Perhubla, Kemenhub RI.
Sebelumnya sejumlah kalangan masyarakat sipil telah melaporkan, dugaan korupsi, gratifikasi dan pembajakan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penyewaan seluruh aset pelabuhan. Dugaan kebocoran pajak itu bahkan kini ditangani aparat penegak hukum.
“Benar mas kasusnya masih berjalan,” begitu sumber APH setempat ketika ditanya.
Selanjutnya, sumber di KUPP Benete juga membenarkan, bahwa sejumlah penyidik APH telah melakukan pemeriksaan dan pemanggilan terhadap sejumlah pejabat KUPP.
“Memang ada pemanggilan dan pemeriksaan disini pak,” demikian, sumber tersebut. (Amr).
