New York, Internewstoday.com – United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) telah melaksanakan pertemuan sesi ketiga pada tanggal 1 hingga 5 Mei 2023 di United Nations Headquarter New York Amerika Serikat. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA hadir sebagai salah satu delegasi Indonesia yang hadir dalam UNGEGN.
Hadir pula dalam daftar kegiatan UNGEGN, yakni dari Badan Informasi Geospasial, Gubernur Jawa Barat, Bupati Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, Bupati Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara, Plt. Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Adwil, Kasubdit Toponimi, Data dan Kodefikasi Wilayah Administrasi Pemerintahan, Koordinator Toponim dan Verifikasi Informasi Geospasial Partisipatif, Kadis Geomar Pushidros TNI AL, serta Biro Pemerintahan dan Otda Setda Jawa Barat.
Kegiatan diawali dengan pertemuan di Kantor Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) untuk PBB di New York yang dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk PBB. Pertemuan itu membahas persiapan akhir pelaksanaan sidang UNGEGN dan hal-hal yang akan disampaikan oleh delegasi Indonesia.
Pembukaan sidang UNGEGN dilaksanakan di Conference Room 4 General Assembly Building United Nations Headquarters, New York, Amerika Serikat, pada tanggal 1 Mei 2023 oleh Ketua UNGEGN Pierre Jaillar (Prancis). Kegiatan tersebut dihadiri oleh kurang lebih 50 delegasi dari negara anggota UNGEGN.
Pada sidang UNGEGN yang dilaksanakan selama 5 hari, masing-masing delegasi dari seluruh negara menyampaikan technical paper terkait dengan penyelenggaraan toponimi.
Safrizal menyampaikan technical paper tentang sejarah dan arti nama atas pemekaran 4 provinsi Papua, yaitu Provinsi Papua Tengah dengan Ibu Kota Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Selatan dengan Ibu Kota Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Pegunungan dengan Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya, dan Provinsi Papua Barat Daya dengan Ibu Kota Kota Sorong.
“Keempat provinsi baru tersebut dinamakan sesuai dengan kondisi geografis, letak geografis dan karakteristik fisik masyarakat Papua. Pembentukan keempat provinsi baru di Papua bertujuan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua,” ujar Safrizal.
Pada kesempatan lain, tim delegasi Kemendagri dan Pemerintah Kabupaten Banggai berkunjung ke Konsulat Jenderal RI di New York untuk menginformasikan hal yang disampaikan delegasi Indonesia pada sidang UNGEGN.
Sidang UNGEGN ditutup pada tanggal 5 Mei 2023 dengan menghasilkan beberapa rekomendasi dan keputusan yang perlu mendapat perhatian dan ditindaklanjuti oleh Dewan Ekonomi dan Sosial UNGEGN. (Red/Puskem).
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.