Bali, internewstoday.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berkomitmen untuk menciptakan sistem birokrasi kelas dunia pada 2024. Sekretaris jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro mengatakan, aparatur sipil negara (ASN) berperan penting dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Hal ini ditegaskan Suhajar saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada acara RBXperience dan Penyerahan Hasil Evaluasi RB, AKIP, dan ZI Tahun 2023.
Suhajar menegaskan, saat ini jumlah ASN di Indonesia mencapai sekitar 4 juta orang dan 77 persen di antaranya berada di daerah. Untuk itu, ASN dinilai mempunyai kendali yang penting pada sistem manajemen pemerintahan.
“Lalu, kenapa kita harus dengan birokrasi, karena memang yang mengendalikan manajemen pemerintahan ini kita yang 4 juta ini, pegawai kita lebih kurang 4 juta sekarang ini, saking banyak angkanya karena berubah setiap hari, dan di mana pegawai terbanyak ini, di bawah kendali rekan-rekan di daerah, 77 persen,” kata Suhajar di Kawasan Terpadu ITDC NW/1 Nusa Dua Bali, Selasa (05/12/2023).
Suhajar juga menuturkan, ASN mempunyai tugas-tugas yang sangat penting dalam membangun birokrasi di Indonesia. Tugas ASN di antaranya membuat Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melihat peran itu, dirinya berpendapat hampir 70 persen masa depan kehidupan masyarakat modern Indonesia berada di tangan ASN.
“Nah, betapa strategisnya 4 juta ASN tadi yang 77 persen ada di daerah, karena itu saya menyampaikan masa depan kehidupan masyarakat modern Indonesia hampir 70 persen berada di tangan Bapak/Ibu di daerah,” ujarnya.
Suhajar melanjutkan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, di masa depan birokrasi di Indonesia harus bersih, efektif, dan berdaya saing tinggi. Birokrasi juga harus membuat kehidupan masyarakat menjadi mudah, murah, cepat, dan sederhana. Untuk mencapai itu semua, langkah awal yang wajib dilakukan adalah melakukan perbaikan di sistem organisasi dan totalitas dalam bekerja.
“lalu yang harus kita perbaiki, satu adalah organisasinya, yang kedua orangnya, karena itu menjadi pegawai negeri ini haruslah benar mencintai profesi pegawai negeri,” imbuhnya.
Sejalan dengan arahan Presiden, tambah Suhajar, Mendagri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) terus menekankan tiga hal penting dalam mewujudkan birokrasi kelas dunia. Hal itu di antaranya pelayanan publik, perizinan, dan kemudahan investasi.
“Lalu agar ini menjadi mudah, menjadi efektif, dia harus di-connecting-kan dengan kondisi dunia hari ini, dunia hari ini adalah di mana gelombang keempat revolusi industri yang disebut dengan revolusi industri digital berbasis internet,” pungkasnya. (Amr/Puskem).
