Cibinong, internewstoday.com
Ketua LSM PENJARA PN, Deddy Karim mengatakan, seorang pejabat publik tidak layak dan sangat disayangkan jika sudah terbiasa memblokir nomor ponsel wartawan dan LSM baik di lingkungan pemerintahan secara vertikal maupun horizontal.
“Ketika seorang pejabat dihubungi, untuk menyampaikan aspirasi, mengeluhkan sesuatu masalah, atau mempertanyakan kinerja pejabat itu dan lain-lain, kemudian si pejabat merasa terganggu, patut dipertanyakan karena diduga mungkin melakukan kesalahan dan memandang perlu menjauhkan diri dari keluh-kesah dan kritik dari rakyatnya,” ujar Dedy Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantauan Kinerja Asn Pembaharuan Nasional (LSM Penjara Pn) Kepada media.
Deddy Karim mengaku sangat prihatin dengan sikap dan perilaku Kadis Damkar Kabupaten Bogor Arman Jaya, S.E, M.M., yang mengambil jalan pintas dengan memblokir nomor kontak, padahal suatu kontrol sosial dan konfirmasi ketika ingin menyampaikan aspirasi, keluhan, dan sebagainya.
“Hal seperti ini semestinya dijawab dengan baik dan ditindak-lanjuti sesuai tugas pokok dan fungsi nya,” terang Deddy Karim, Pada Senin (30/09/2023).
Deddy Karim, menjelaskan pemblokiran tersebut menyebabkan terhambatnya informasi dan klarifikasi dugaan mengelola anggaran lembaga tidak berdasar kebutuhan prioritas, dan dugaan pemungutan biaya penerbitan surat layak fungsi (SLF) kepada pemohon dengan biaya diluar jangkauan sesuai keinginannya, tanpa didasari landasan hukum.
“Kadis Damkar kemungkinan mengalami sakit kepala, pusing tujuh keliling mencari alasan, alibi, dan argumentasi atas pertanyaan kritis terhadap kinerjanya yang tidak becus, koruptif, dan sewenang-wenang menggunakan hak jabatannya dengan mengambil keputusan, ini erat kaitannya dengan penyakit mental pengecut,” tegas Dedy.
“Deddy Karim mengatakan bahwa seluruh perangkat penyelenggara pemerintahan, atau ASN yang hidupnya dibiayai dari uang rakyat, tidak semestinya menutup diri dari hubungan komunikasi dengan rakyat, posisi jabatan itu adalah semata-mata untuk melayani rakyat dalam segi pelayanan yang baik.
“Segala fasilitas yang mereka miliki dan gunakan itu adalah pembelian dari uang rakyat, dari gaji yang diberikan oleh negara yang notabene uang rakyat, jadi aneh dan sangat tidak sopan jika mereka bersikap alergi untuk dihubungi oleh rakyat,” terang Deddy Karim.
“Gunakan handphone pembelian dari uang rakyat untuk melayani rakyat dengan baik, bukan menutup diri dengan memblokir nomor masyarakat, jika tidak ingin diganggu rakyat, sangat gampang ko’, silahkan mundur & berhenti dari jabatan Anda. Untuk itu saya berharap seluruh tuk bergabung bersama-sama dengan rakyat, awasi, pelototi bersama para pejabat yang ada agar melaksanakan tugas sesuai tupoksinya dengan baik,” pungkas Deddy Karim. (Hdr).
